uud 1945 pasal 14. Amandemen UUD 1945 pertamakali dilakukan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang diselenggarakan pada 14-21 Oktober 1999. uud 1945 pasal 14

Mengupas Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945: Perlukah Izin Penggunaan Air Tanah? Catatan untuk Pemilih: Menilai Caleg Berdasarkan Aksi, Bukan Janji. WebSalah satu, Pasal UUD 1945 yang mengalami perubahan karena amandemen tersebut adalah Pasal 11. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT. Lebih Lanjut Aswanto mengatakan, Indonesia adalah negara hukum. Pasal 26 Ayat 3 Jawaban: C 15. Amandemen UUD 1945 pertama dilakukan dalam Sidang Umum Majelis MPR pada 14-21 Oktober 1999. Agung tampak dalam perubahan Pasal 13 dan 14 UUD 1945. 12JANUARI2005:12 - 25. Indonesia Tahun 1945; b. Pasal-pasal tersebut menegaskan hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. *) (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 28 D mengamanatkan bahwa “setiap orang berhak untukMenurut pasal 14 UUD NRI tahun 1945, Presdiden memberikan Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan. ∗∗∗) Buku catatan untuk Undang - undang dasar 1945. Pasal dalam UUD 1945 yang Mengatur Kewajiban dan Hak Warga Negara Indonesia. com - 14/05/2022, 00:30 WIB. Contoh Nilai Instrumental Pancasila Sila Pertama. Maka demi keadilan sosial. Terdapat pokok-pokok pikiran. Menurut pasal 24 UUD 1945, Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal tersebut dikarenakan dalam. 14 JURNAL HUKUM. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi-Presidensiel (“Semi-Parlementer”) yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan agar dianggap lebih demokratis. id - 14 Okt 2021 13:15 WIB. Presiden memberikan gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan Undang-Undang (Pasal 15). Hal ini tertuang jelas berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. -. Terpopuler kemarin di x. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapula Pasal 14 UUD 1945 yang berbunyi presiden memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. 6. Dalam Pertimbangan Hukum pada Putusan Perkara Nomor 004/PUU-I/2003, dikemukakan. ; Pasal 13 huruf c sepanjang frase “peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok” UU No. Tim Redaksi. Pasal 14: Presiden dapat memberikan amnesti dari sanksi dan rehabilitasi, dengan memperhatikan pertimbangan badan eksekutif. Pengertian DPR. Sehingga Indonesia merupakan bangsa yang tidak terpisahkan dari ajaran agama. Pasal-pasal ini juga menggarisbawahi prinsip-prinsip dasar keadilan, kemerdekaan, dan perlindungan hak asasi. Pasal 14 ayat 2 UUD 1945: "Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Menyatakan ketentuan Pasal 3 UU No. Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. E. Hakikat Pembukaan. Pemberian Amnesti, Rehabilitasi, Abolisi, dan Grasi merupakan kewenangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (“MA”) atau Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”). Pasal 17 ini menegaskan bahwa kekuasaan Presiden tidak tak terbatas karenanya. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. Pasal 15 Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda. Mahkamah Agung. Pasal 14 (1) Unsur pengarah penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai fungsi: a. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang­-Undang Dasar. Hum. Kedudukan pasal-pasal UUD 1945 berbeda dengan kedudukan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yang sifatnya tetap atau tidak dapat dirubah. Sebagaimana sila kelima Pancasila dan Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang disebutkan bahwa Fakir miskin dan anak-anak terlantar diperlihara oleh negara. Mengutip Buku PPKN Paket B Kemendikbud Ristek, UUD 1945 juga menjadi sumber tertib hukum bagi. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. B. Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN. Indonesia sendiri menganut asas kekeluargaan yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Pasal 2 Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Pasal 15Setiap warga negara berhak dan diwajibkan untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara, sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) UUD 1945. 3 D. 7. Pasal 15 Presiden memberi gelaran, tanda jasa ,dan lain-lain tanda kehormatan. Masing-masing daerah dipimpin oleh gubernur, walikota, dan bupati yang dipilih oleh rakyat. Issha Harruma Penulis. (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Senin, 16 Januari 2023 | 14:49 WIB. 4. Amandemen UUD 1945 yang pertama dilaksanakan pada Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14-21 Oktober 1999. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 pada tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman. UUD 1945: Pasal 29 Ayat (2), Pasal 28 E Ayat (1) dan (2), Pasal 28 I. Dalam Pasal 27 UUD 1945 menjelaskan tentang:. Secara etimologis, istilah hukum berasal dari bahasa Arab yaitu. Mukti Fajar Nur Dewata S. UUD 1945 mengalami empat kali amandemen atau perubahan. PASAL 28B AYAT 2. Amar Putusan:1. Hal ini secara jelas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 30 ayat 1. Baca juga: Keluhkan Susah. Kamis, 24 Desember 2020 14:42 WIBPasal 1 angka 3 Perpres 87 Tahun 2014 juga tidak memberikan batasan pengertian pada Perpu melainkan menyebutkan definisi yang sama sebagaimana tercantum dalam UU 12 Tahun 2011 dan UUD 1945. Dasar hukum Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 tercantum dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24C UUD 1945. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dalam UUD 1945, awalnya hanya Berisi 6 pasal yang mengatur hak asasi manusia, Kemudian mengalami perubahan sangat penting dan kemudian dimasukkan dalam Perubahan Kedua UUD 1945 Agustus 2000. Dilansir dari laman resmi DPR RI, berikut pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang terdiri dari 4 alinea, yaitu . Nilai adalah dasar pedoman yang menentukan kehidupan tiap orang dan berada dalam hati nurani sebagai kata hati. Pasal 6 (1) Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 MPR memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan disampaikan kepada Presiden untuk dibahas bersama DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. Peristiwa ini terjadi pada Rabu (6/12). Kebebasan Berpendapat sebagai Hak Asasi Manusia. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam negara. Perubahan Pasal 14 1. B. Isi UUD 1945. Tambahan UUD 1945. Pasal 14: Cukup jelas. Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 mengatur ketentuan bahwa UUD 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-pasal, yaitu: Pertama, Pembukaan UUD 1945. Isi Amandemen UUD 1945 Kedua. Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Madjelis. Berikut hasil perubahan amandemen kedua UUD 1945: Pasal 18: Pembagian daerah dibagi menjadi daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang mengurus sendiri urusan daerahnya. Kewajiban menghormati hak orang lain. Menurut Pemohon, ketentuan pasal-pasal yang diujikan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. D. Ayat (3)Keseimbangan Antara Hak dan Kewajiban. Sumber daya yang meliputi bumi dan air serta kekayaan alam lainnya yang terkandung. Hal dan kewajiban sebagai warga negara Indonesai tertuang dalam UUD 1945 Pasal 27 hingga 34, berikut penjelasannya: Pasal 27. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Undang-undang (UU) NO. Batang Tubuh, terdiri atas 16 bab berisi 37. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU 24/2003, ada 4 wewenang Mahkamah Konstitusi, yakni: Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar; Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh UUD 1945;Intinya, pasal-pasal ini memberikan pemahaman mengenai kesatuan bangsa Indonesia, mulai identitas, bahasa persatuan, ideologi, bendera, dan lain sebagainya. Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf h UU a quo bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 karena pembuat undang-undang jelas-jelas mengabaikan hak dan kewenangan konstitusi Pemohon dengan menyatakan SKSHH. (2) Presiden menerima duta negara lain. M. Amendemen ini diterapkan pada 9 pasal yakni Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal. UU No. Rumusan Pasal 33 UUD 1945 ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan. (2) Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) ialah : a. Indonesia Tahun 1945. Sri Hastuti Puspitasari, S. yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 dan secara adalah bersamaan pengesahan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945. Pancasila C. Hal ini dinyatakan dalam UUD 1945 pasal A. 38 | PPKn Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut. Isi Pembukaan UUD 1945. Setelah dilakukan amandemen, Pasal 13 UUD 1945 berubah menjadi 3 ayat dengan penambahan aturan. Pasal 27, 28, dan 30 dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan landasan penting dalam konstitusi Indonesia. Amandemen UUD 1945 Ketiga. 22/2003 dan pasal 14 tatib DPD). Dalam piagam itu ditegaskan bahwa “Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan diperdapat dengan cara mengubah Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat sedemikian rupa, sehingga esentialia UUD 1945 antara lain: pasal 27, pasal 29, dan pasal 33 ditambah dengan bagian-bagian yang baik dari konstitusi RIS termasuk di dalamnya”. Pasal 10 UUD 1945 tentang kekuasaan tertinggi TNI, merupakan salah satu pasal yang tak tersentuh amandemen. Sepanjang empat kali amandemen, UUD 1945 Pasal 12 tidak mengalami perubahan. Diketahui, pendidikan adalah sebuah kebutuhan yang paling asasi bagi manusia agar mampu. Pasal 14 (1) Setiap orang berhak untuk. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Tentunya pula UUD NRI 1945 yang dimaksud dalam versi bahasa Inggris ini semua terjemahannya berasal dari buku yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Penganut agama-agama di luar 6 (enam) agama di Indonesia mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan dibiarkan keberadaanya, selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Sedangkan yang kedua adalah dalam Sidang Tahunan MPR pada 7-18 Agustus 2000 yang meliputi 5 Bab dan 25 Pasal. C. Selain itu, ada kewajiban warga negara yang diatur dalam alinea I Pembukaan UUD 1945. Pasal 14 Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka. Kedudukan Pembukaan UUD 1945 setingkat lebih tinggi dari Pasal-Pasal Batang Tubuh. Sistem politik yang dianut oleh negara Indonesia adalah sistem politik demokrasi. Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia T. Pasal 1 1. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 mencantumkan pengertian kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Berikut bunyi Pasal 33, yang dikutip langsung dari Undang-Undang 1945: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. " UUD 1945 Pasal 30 ayat (2): "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara. (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat. Hak asasi manusia dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal 28A-J. (Ayat 1), (Ayat 2) dan (Ayat 3) Pasal 33 UUD 1945, maka draft awal Ayat (4) Pasal 33 Amandemen UUD 1945 tahun 2002 merupakan suatu penyelewengan yang akan dapat melumpuhkan disempowering paham “Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan”, atau minimal mendistrosi Pasal 33 UUD 1945 dengan paham individualisme dan1) Amandemen UUD 1945 pertama kali dilakukan pada tahun 1999 tepatnya pada tanggal 14 s. Ayat (1) Yang dimaksud standardisasi adalah penggunaan satuan harga umum termasuk "Billing Rate". Pasal 17 (1) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum. 48, LN. UUD 1945 merupakan dasar konstitusi negara Indonesia. Buku edisi revisi ini diterbitkan dengan tujuan untuk men-dokumentasikan proses perubahan UUD 1945 yang dilakukan MPR pada 1999–2002. 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945; 2. Pasal 23 UUD 1945. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan. Pasal 222 UU Pemilu Menciptakan Polarisasi Masyarakat sehingga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila yang seperti terdapat pada UUD 1945 Pasal 33 dan GBHN Bab 3B No. com - Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 14 Ayat 2. Setelah perubahan UUD 1945, kebebasan memeluk agama dan kepercayaannya dimuat dalam bab tentang hak asasi manusia. Selanjutnya dalam Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002, dijelaskan lebih lanjut tentang tugas kepolisian, yakni: Mengatur, menjaga, mengawal, dan melakukan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan. Penyimpangan UUD 1945 Pasal 4 dan 17 UUD 1945 telah menunjukkan bahwa UUD 1945 menganut sistem pemerintahan Presidensial. Sesuai dengan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-Undang. “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur undang-undang ( Pasal 15 UUD 1945 ). Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menerangkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Pasal 14 Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, secara keseluruhan, dianggap bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayatDasar Hukum Mahkamah Agung dalam UUD 1945. Di atas telah dibahas tentang apa yang dimaksud dengan UUD 1945. Sebelum amandemen, pasal 14 UUD 1945 terdiri dari satu ayat yang berbunyi: “Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi”. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur. Mengutip dari laman resmi DPR, isi UUD pasal 1 ayat 2 sesudah amandemen berubah menjadi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut UUD. Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang­-undang. UUD 1945 pasal 2 ayat 1. Hal ini seperti diatur di. maupun Permen seperti UU No. Pembukaan UUD 1945 Alinea 1-4. Baca juga: Bunyi Pasal 10 UUD 1945: Isi Penjelasan Kekuasaan Tertinggi TNI. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” dan “fleksibel” sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran (multitafsir), misalnya Pasal 7 UUD 1945 (sebelum di amandemen). Setelah UUD 1945 diamandemen, tercatat di Pasal 14 UUD 1945 bahwa presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangana MA. Itulah isi dan penjelasan mengenai Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 mengenai penguasaan bumi, air, dan kekayaan alam. hak guna ruang angkasa. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) UUD 1945, usul perubahan dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh 1/3 dari jumlah anggota MPR. Yang dimaksud dengan "menurut undang-undang" atau“Menurut UUD”. Pasal-pasal UUD 1945 ini telah dijamin dalam Pasal 37 UUD 1945 dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (“UUD 1945”), Pengakuan hak ulayat juga terdapat pada Pasal. Apa yang dilakukan pada UUD 1945 Perubahan Pertama, membuka pintu selanjutnya untuk perubahan berikutnya. Syarat ambang batas pencalonan yang berpotensi menghilangkan potensi lahirnya pasangan capres dan cawapres alternatif,14 Juli 2023, 13:46. Pasal 14 Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Pada hakikatnya, hingga sekarang belum satupun regulasi, utamanya dalam Pasal 22 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan. IIPNPS/1965 bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945; 6. Berikut ini adalah isi pasal 23 UUD 1945 sampai. Menyatakan bahwa isi/bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. UUD 1945 Pasal 11 terdiri atas 3 ayat sebagai berikut: ADVERTISEMENT. Selain itu, sebagai negara demokrasi,. Baiklah, kita lanjutkan lagi pelajaran menghadapi tes seleksi penerimaan cpns di awambicara. Berdasarkan UUD RI 1945, kewenangan Presiden Republik Indonesia yaitu:. Undang-undang (UU) tentang Kekuasaan Kehakiman. Menyatakan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang. Amandemen UUD 1945 yang pertama dilakukan dalam Sidang Umum MPR 1999. Pasal 13 (1) Presiden mengangkat duta dan konsul. Hak prerogatif presiden dalam UUD 1945 sebelum amandemen adalah: Pasal 5 ayat 2: Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-undang. Pasal 14 . Pasal 281 ayat (4); Pasal 2 ICCPR. Pasal 14 Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. Melalui Amandemen UUD 1945 telah dilakukan penambahan pasal, yakni Pasal 25A yang mengatur tentang Wilayah Indonesia. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Jakarta Tanggal Penetapan. Pasal 18A: Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah diatur undang. Hasil Amandemen UUD 1945 yang pertama meliputi 9 pasal dan 16 ayat sebagai berikut: - Pasal 5 Ayat 1: Hak presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR. hak guna-air, b. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/tom. Mengingat : 1.